Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, mengecam dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.
Ia menegaskan, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik.
Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum, ungkap Hj. Ansari, dikutip Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, dugaan kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Terlebih, apabila perkara tersebut melibatkan relasi kuasa antara pejabat dengan masyarakat.
Hj. Ansari menilai, posisi dan kewenangan seseorang tidak boleh digunakan untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memanfaatkan kerentanan orang lain. Karena itu, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi.