Ikuti Kami

Basarah Ajarkan Empat Pilar MPR RI, Islam dan Bung Karno di Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan

Pancasila menjadi bekal penting bagi dai dalam menyampaikan dakwah Islam yang berorientasi pada persatuan dan kehidupan kebangsaan.

Basarah Ajarkan Empat Pilar MPR RI, Islam dan Bung Karno di Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan
Ketua Dewan Penasehat DPP Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), Ahmad Basarah.

Jakarta, Gesuri.id – Ketua Dewan Penasehat DPP Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), Ahmad Basarah, mengajak para mubaligh muda memahami hubungan erat antara Islam, Pancasila, dan pemikiran Bung Karno. 

Menurut dia, pemahaman terhadap sejarah lahirnya Pancasila menjadi bekal penting bagi dai dalam menyampaikan dakwah Islam yang berorientasi pada persatuan dan kehidupan kebangsaan.

Pesan tersebut disampaikan Ahmad Basarah saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam kegiatan Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan yang diselenggarakan DPP BAMUSI di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam pemaparannya, Basarah menjelaskan bahwa Empat Pilar MPR RI terdiri atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Ia menekankan bahwa keempat pilar tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi perlu dipahami sebagai landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih bagi seorang mubaligh, nilai-nilai kebangsaan semestinya menjadi bagian dari pesan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat.

Basarah kemudian menguraikan hubungan pemikiran Bung Karno dengan Islam dan Pancasila. Tema tersebut, kata dia, merupakan bagian dari kajian akademis yang dikembangkan dalam penelitian disertasinya. Ia mengajak peserta melihat sejarah perumusan dasar negara secara utuh, termasuk pergulatan pemikiran dan dialog yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis maupun Islam.

Menurut Basarah, Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba atau merupakan gagasan satu kelompok tertentu. Dasar negara Indonesia itu terbentuk melalui proses panjang, perdebatan, kompromi, dan kesepakatan para pendiri bangsa yang memiliki latar belakang agama, ideologi, serta pandangan politik berbeda.

Dalam konteks sejarah tersebut, Basarah mengingatkan kembali pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pada kesempatan itu, Bung Karno menawarkan lima prinsip sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima prinsip tersebut kemudian disederhanakan Bung Karno menjadi Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya, ketiganya dapat diperas menjadi Ekasila, yakni gotong royong.

Basarah menjelaskan, pidato 1 Juni 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah kelahiran Pancasila. Bung Karno memperkenalkan konsep 'philosophische grondslag', atau landasan filosofis, sebagai dasar bagi berdirinya negara Indonesia merdeka.

Perjalanan berikutnya berlangsung melalui pembentukan Panitia Sembilan yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Panitia tersebut menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Proses itu memperlihatkan bagaimana para pendiri bangsa berupaya mempertemukan berbagai pandangan demi menemukan kesepakatan bersama mengenai dasar negara.

Karena itu, Basarah mengingatkan para peserta agar tidak melupakan peran ulama dan tokoh Islam dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia mengutip pesan yang merangkum pentingnya menjaga ingatan sejarah sekaligus menghargai kontribusi para ulama.

“Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan Jas Hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama,” demikian pesan yang disampaikan dalam pemaparannya.

Ia juga mengajak para mubaligh muda memahami bahwa perjuangan Islam dan perjuangan kebangsaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Kontribusi umat Islam, termasuk para ulama, telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan Indonesia sebagai negara merdeka.

Dalam pembahasan mengenai peran politik, Basarah turut menyinggung posisi strategis partai politik dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan. Ia merujuk Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kewenangan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, Pasal 22E ayat (3) menegaskan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

Dalam konteks tersebut, Basarah menilai Baitul Muslimin Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara PDI Perjuangan dengan kalangan ulama dan tokoh-tokoh Islam. BAMUSI diharapkan menjadi ruang silaturahmi, dialog, dan tabayun untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan Islam, Pancasila, dan perjuangan politik kebangsaan.

Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

Ia juga menyinggung persepsi sebagian masyarakat yang menganggap PDI Perjuangan sebagai partai anti-Islam. Menurut Basarah, persepsi semacam itu perlu disikapi melalui dialog dan keterbukaan. Keberadaan Masjid At-Taufiq di lingkungan Sekolah Partai PDI Perjuangan serta fasilitas masjid di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, dapat menjadi bagian dari fakta yang perlu diketahui masyarakat dalam melihat hubungan partai dengan kehidupan keagamaan.

Pada bagian lain, Basarah mengangkat persoalan de-Soekarnoisasi, yakni kecenderungan mengurangi pengaruh, pemikiran, dan warisan politik Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan agar generasi penerus tidak hanya mengenal Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan, tetapi juga mempelajari gagasan dan kontribusinya dalam merumuskan ideologi negara.

Menurut dia, mempelajari Bung Karno berarti memahami salah satu akar penting sejarah pembentukan Indonesia. Pemahaman sejarah yang menyeluruh diperlukan agar generasi muda tidak mudah menerima narasi yang dibangun semata-mata berdasarkan kepentingan politik.

Melalui materi tersebut, Ahmad Basarah mendorong para peserta Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan untuk menjadi pendakwah yang tidak hanya memiliki kapasitas keagamaan, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat. Seorang mubaligh, dalam konteks Indonesia yang majemuk, memiliki tanggung jawab menyampaikan ajaran Islam sekaligus merawat persatuan, menghormati perbedaan, dan memperkuat komitmen terhadap NKRI.

Dakwah Islam dan semangat kebangsaan, pada akhirnya, dapat berjalan beriringan. Keduanya bertemu dalam cita-cita membangun kehidupan masyarakat yang berkeadaban, menjunjung kemanusiaan, serta menjaga persatuan Indonesia.

Quote