Manado, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses serta dukungan anggaran.

Ia mendorong pemerintah memberikan kebijakan afirmatif, termasuk alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur, guna mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Saya kira hampir semua daerah sama masalahnya, masalah keuangan, masalah kebijakan, termasuk pertanahan, termasuk soal ASN. Kesulitan kepala daerah mengganti ASN, termasuk tertinggalnya daerah-daerah pulau terluar, pulau-pulau terpencil. Itu problem yang dihadapi bangsa ini sampai hari ini, kata Deddy, Rabu (14/10/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga dihadapi banyak daerah lain di Indonesia. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan keuangan daerah, kebijakan pertanahan, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), hingga ketertinggalan wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil.

Menurut Deddy, kondisi tersebut membutuhkan pembenahan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah, terutama wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pembangunan. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap daerah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah kepulauan.