Kunjungi Lotte Chemical, Novita Hardini: Investasi Besar Harus Turunkan Pengangguran dan Perkuat Ekonomi Daerah

Industri ini memegang peran vital dalam pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku yang hingga kini masih belum dapat dipenuhi secara mandiri
Jum'at, 28 November 2025 15:14 WIB Jurnalis - Nurfahmi Budi Prasetyo

Cilegon, Gesuri.id Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini menegaskan, hadirnya PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) pasca diresmikan Presiden RI menjadi salah satu pilar strategis bagi kebangkitan industri petrokimia nasional.

Menurutnya, industri ini memegang peran vital dalam pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku yang hingga kini masih belum dapat dipenuhi secara mandiri di dalam negeri. Hal itu Ia Sampaikan di sela-sela kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Lotte Chemical Indonesia, Jumat (21/11/2025).

Kunjungan kami hari ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Kami melihat masih banyak penataan regulasi yang diperlukan, khususnya terkait tarif impor bahan baku yang memang belum dapat sepenuhnya diproduksi dalam negeri, ujarnya.

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu juga mengapresiasi kinerja Lotte yang telah menyalurkan sekitar 70% total produksinya untuk kebutuhan domestik, sementara sisanya diekspor. Hal ini, menurutnya, merupakan indikator penting bahwa industri petrokimia berkontribusi langsung pada pembangunan nasional dan penguatan rantai pasok dalam negeri.

Dalam kunjungannya, politisi fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat industri petrokimia nasional, Pertama penguatan investasi pada penyediaan bahan baku nasional untuk mengurangi ketergantungan impor, kedua transparansi dan pemerataan pelaku usaha dalam rantai pasok dan perdagangan energi, agar tidak didominasi segelintir pihak besar serta pemerataan investasi industri ke daerah, tidak hanya terpusat di wilayah industri besar seperti Cilegon. Hal ini penting untuk mendorong ekonomi daerah dan menekan pengangguran di tengah terbatasnya kapasitas fiskal daerah.

Baca juga :