Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menyusun kembali alokasi anggaran dengan mengedepankan pemerataan pembangunan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, sebaran anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah.

Anggaran ini direkomposisi kembali, karena setelah saya buka sebaran alokasi anggaran antar wilayah yang dipaparkan Pak Dirjen ini sangat jomplang, maksud saya tidaklah merata, kata Lasarus saat rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Lasarus menilai pembangunan infrastruktur transportasi tidak boleh hanya terkonsentrasi di daerah tertentu. Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah harus memastikan setiap wilayah memperoleh manfaat pembangunan sesuai kebutuhan dan tingkat prioritasnya.

Maka bahasa saya tadi menyebar ke seluruh daerah, merata bukan berarti sama, tapi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia itu paling tidak terasa bahwa seluruh wilayah itu kebagian kue pembangunan ini, jangan menumpuk di satu daerah, tegas politisi PDI Perjuangan asal Kalimantan Barat itu.

Selain menyoroti pemerataan anggaran, Lasarus juga mengingatkan pentingnya menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Ia menilai persoalan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk perlu segera ditangani agar tidak kembali menimbulkan antrean panjang.