Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprioritaskan penganggaran gaji dan tunjangan pegawai dalam rencana anggaran tahun 2027 dibandingkan pembangunan pelabuhan baru yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Hal yang bersifat wajib, anggarkan dulu. Setelah yang wajib selesai dan ada sisa dana, baru itu dibangun dan itu perlu disepakati, mana yang prioritas. Untuk bayar gaji dan tunjangan pegawai Kemenhub sebanyak 59.682 orang belum ada," kata Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Lasarus menyoroti belum masuknya alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan 59.682 pegawai Kemenhub dalam rancangan anggaran tahun 2027 yang nilainya mencapai lebih dari Rp2 triliun. Menurutnya, kebutuhan yang bersifat wajib harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah mengalokasikan dana untuk proyek pembangunan baru.
Oleh karena itu, ia meminta Kemenhub menghapus terlebih dahulu rencana pembangunan pelabuhan yang termasuk dalam PSN apabila kebutuhan dasar pegawai belum dapat dipenuhi.
"Kita minta dahulukan gaji pegawai, kita minta gajinya diselesaikan dulu, kalau masih ada sisa uangnya, silahkan bangun, gak ada sisa uangnya, gak usah dibangun, termasuk PSN, kalaupun ada, jangan dialokasikan anggarannya kalau sampai gaji pegawainya tidak ada. Apapun dan kita tidak lihat dimana lokasinya, namanya PSN kita hargai, tapi gaji pegawai tidak dipikirin atau diabaikan," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain gaji pegawai, Lasarus menilai masih banyak kebutuhan penting di sektor transportasi yang belum mendapat perhatian dalam usulan anggaran 2027. Salah satunya adalah pembenahan sistem persinyalan kereta api yang membutuhkan anggaran sekitar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.
"Mana yang prioritas, salah satunya persinyalan kereta, butuh Rp5-Rp6 triliun kalau diganti semua karena produknya beda-beda dan tidak terintegrasi karena itu temuan KNKT, itu belum muncul anggarannya. Belum lagi masalah perlintasan sebidang yang anggarannya Rp3 trilun lebih," ungkap Lasarus.
Ia menambahkan, persoalan perlintasan sebidang juga membutuhkan perhatian serius karena diperkirakan memerlukan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk penyelesaiannya.
Tak hanya itu, Lasarus juga menyoroti belum masuknya anggaran untuk kegiatan Rem Check yang menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
"Lalu rem check untuk mengecek pesawat, cek bus, kapal, kereta api, rutin itu dicek dan dananya Rp800 miliar lebih," kata anggota DPR RI dari Kalimantan Barat itu.
Menurut Lasarus, seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi dan kewajiban negara terhadap pegawai harus didahulukan sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek pembangunan baru.
