Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menekankan perlunya penguatan skema Pendanaan Risiko Kebencanaan (Disaster Risk Financing) dalam kebijakan nasional menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat di Indonesia.

Berdasarkan World Risk Report 2023, Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Risiko tersebut meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga dampak perubahan iklim. Matindas menilai kondisi ini menuntut perubahan pendekatan pembiayaan kebencanaan yang selama ini terlalu bergantung pada anggaran negara pascabencana.

Baca:Perjalanan HidupGanjarPranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Menurutnya, pola penanganan yang mengandalkan APBN untuk bantuan darurat dan rehabilitasi perlu segera dilengkapi dengan instrumen pembiayaan risiko yang lebih terstruktur. Tanpa langkah tersebut, tekanan terhadap fiskal negara akan terus meningkat seiring tingginya frekuensi bencana.

Selama ini negara hadir melalui APBN. Jika pola ini terus berulang tanpa instrumen pembiayaan risiko yang memadai, beban fiskal akan semakin berat. Asuransi kebencanaan harus menjadi bagian dari kebijakan nasional, kata Matindas.