Jakarta, Gesuri.id - Pembicaraan soal adil atau keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sepertinya tidak akan pernah habis untuk dibahas. Sikap masyarakat atau pemerintah yang menjunjung tinggi keadilan adalah wajib, sebagaimana sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dalam menjalankan peranannya tersebut tentu akan sangat dibutuhkan. Karena itu, adil adalah kunci dari keberlanjutan pembangunan nasional. Adil tidak melulu berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga menyangkut kebijakan negara yang menguntungkan, keberpihakan kepada rakyat, asas manfaat dan tidak merugikan masyarakatnya.

Bicara soal adil, baru-baru ini, publik dikejutkan dengan peristiwa ratusan ribu penerima manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) di sejumlah daerah, yang tidak bisa berobat di Rumah Sakit rujukan.

Masyarakat mengaku kaget bukan main ketika petugas di rumah sakit tersebut menyampaikan bahwa kepesertaan BPJS-nya dicabut. Padahal, tidak ada informasi apapun sebelumnya yang diterima masyarakat dari pemerintah di tingkatan desa maupun di tingkatan kabupaten/kota, apalagi dari pemerintah di tingkat pusat.

Baca:GanjarPranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat