Jakarta, Gesuri.id - Dua puluh tahun pasca-damai dan tsunami, Aceh masih bergulat dengan kenyataan pahit. Dana rehabilitasi, reintegrasi, hingga otonomi khusus yang mengalir triliunan rupiah ternyata belum sepenuhnya mengangkat rakyat dari kemiskinan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Muslahuddin Daud menilai masalah Aceh bukan sekadar soal korupsi atau uang yang tak sampai, melainkan kegagalan membangun paradigma kolektif.

Apa yang harus diubah di Aceh? Bukan sekadar retorika, melainkan paradigma kolektif dari elit sampai ke basis rakyat. Gelombang dana besar seharusnya membawa kesejahteraan, tapi yang tersisa justru kesenjangan, pengangguran, dan harapan yang terkubur, ujarnya kepada Dialeksis.

Baca:GanjarTegaskan PDI Perjuangan Sebagai Penyeimbang Pemerintah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2025 berada di angka 12,33 persen, turun tipis dari 12,64 persen pada September 2024. Meski begitu, Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.