Jakarta, Gesuri.id Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menilai capaian program hilirisasi industri di Indonesia masih mandek. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil VII Jawa Timur itu menegaskan, keberhasilan hilirisasi selama ini masih diukur secara sempit, sebatas angka produksi dan serapan ekspor, tanpa disertai nilai tambah di dalam negeri, serta dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan industri.

Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Jika yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini jelas kebocoran ekonomi, tegas Novita.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa hilirisasi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar target ekspor di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi yang justru menunjukkan rapuhnya ketergantungan Indonesia pada pasar luar negeri.

Tak hanya itu, politisi muda itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan industri hijau. Ia mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai beralih ke praktik industri hijau, namun mengingatkan agar transformasi tersebut tidak dilakukan setengah-setengah.