Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Pansus 8 DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan rendahnya akurasi data desa sering kali menjadi penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Padahal sebagai subjek pembangunan, desa memerlukan data untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan.

Saat ini data yang digunakan oleh desa ataupun kelurahan di Kabupaten Bekasi sebagian besar berasal dari sistem profil desa atau kelurahan, yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Serta sumber data lainnya seperti monografi desa dan potensi desa/kelurahan.

Baca:GanjarPranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak

Namun, data-data ini sering kali dianggap tidak representatif dan kurang relevan dengan kondisi faktual di lapangan. Sehingga kemudian diusulkan penggunaan Data Desa Presisi.