Bandung, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, memberikan lampu hijau terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun kepada Bank BJB untuk menopang APBD 2026.

Langkah ini dinilai sangat realistis mengingat Jawa Barat tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Dana Daerah (TKD) oleh pusat sebesar Rp2,4 triliun, belum dibayarnya Dana Bagi Hasil (DBH) sejak tahun 2023, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target.

Selain itu, adanya tunggakan pembayaran sebesar Rp 631 miliar yang harus diselesaikan pada 2026 juga menjadi alasan utama.

Ono menjelaskan pinjaman ini diperlukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program-program yang telah disepakati dalam APBD 2026.

Secara garis besar, kami sudah mendapatkan informasi awal dari Pak Gubernur terkait rencana peminjaman ini. Ini berkaitan dengan TKD yang dipotong pemerintah pusat, DBH yang belum dibayar, PAD yang tidak capai target, dan tunggakan pembayaran. Skema peminjaman ini sangat layak dilakukan daripada menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD, ujar Ono Surono dalam keterangannya, Jumat (27/2).