Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang masih tergolong sebagai wilayah rawan pangan.
Hal ini disampaikan saat kunjungannya bersama sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon.
“Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tergolong tinggi, namun tetap ada kantong-kantong kemiskinan seperti di Argasunya,” kata Ono, dikutip pada Senin (4/8/2025).
Ono menyebut bahwa Argasunya merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Cirebon, sehingga perlu mendapatkan intervensi prioritas dari pemerintah, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM, penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan peninjauan ulang terhadap lahan eks tambang yang belum termanfaatkan optimal.
Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong evaluasi perizinan pertambangan dan memastikan proses reklamasi berjalan sesuai aturan. Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan sosial berupa 200 paket sembako dari Bank BJB sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat setempat.
Peninjauan ke Argasunya turut didampingi oleh sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon, di antaranya Imam Yahya (anggota Komisi I), Subagja (Sekretaris Komisi II), Sarifudin (Wakil Ketua Komisi III), dan Umar Stanis Klau (anggota Komisi III).
Imam Yahya menyampaikan bahwa kunjungan ini berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jawa Barat, sekaligus untuk menginventarisir aspirasi masyarakat.
Selain persoalan pangan, warga juga menyampaikan keluhan mengenai rusaknya infrastruktur jalan, kurangnya penerangan jalan umum (PJU), dan belum adanya kamera pengawas.
“Wilayah selatan juga masih gelap karena rawan tindak kriminalitas, karena itu mereka meminta dipasang CCTV,” ujar Imam yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon.
Sementara itu, Umar Stanis Klau menyebut kehadiran pimpinan DPRD Jabar di wilayah selatan Kota Cirebon merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap ketimpangan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya menyerap langsung aspirasi warga serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Cirebon, khususnya di daerah yang masih tertinggal.
