Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti dinamika kebijakan pemerintah yang belum berpihak seutuhnya kepada warga Jabar.

Sejumlah sorotan muncul seperti masalah pendidikan di mana angka partisipasi sekolah di Jabar hanya setara dengan kelas dua SMP dan angka putus sekolah yang besar dibandingkan provinsi lain. Kemudian masalah perekonomian, khususnya penanganan pengangguran di Jabar.

Angka putus sekolah terbesar dibandingkan provinsi lain. Gubernur melalui efisiensi anggaran yang menghapus bantuan atau hibah kepada sekolah swasta yang di dalamnya pondok pesantren maka kebijakan tidak singkron dengan arah pendidikan, katanya.

Baca:GanjarPranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak

Sekarang banyak sekolah swasta yang hidup segan mati tak mau. Ditambah kebijakan rombel 50 yang pada akhirnya mereka lakukan gugatan PTUN, ujar Ono dalam jumpa pers di Fraksi PDI Perjuangan Jabar, Selasa (19/8).