Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti dinamika kebijakan pemerintah yang belum berpihak seutuhnya kepada warga Jabar.
Sejumlah sorotan muncul seperti masalah pendidikan di mana angka partisipasi sekolah di Jabar hanya setara dengan kelas dua SMP dan angka putus sekolah yang besar dibandingkan provinsi lain. Kemudian masalah perekonomian, khususnya penanganan pengangguran di Jabar.
"Angka putus sekolah terbesar dibandingkan provinsi lain. Gubernur melalui efisiensi anggaran yang menghapus bantuan atau hibah kepada sekolah swasta yang di dalamnya pondok pesantren maka kebijakan tidak singkron dengan arah pendidikan," katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
"Sekarang banyak sekolah swasta yang hidup segan mati tak mau. Ditambah kebijakan rombel 50 yang pada akhirnya mereka lakukan gugatan PTUN," ujar Ono dalam jumpa pers di Fraksi PDI Perjuangan Jabar, Selasa (19/8).
"Di sisi lain Prabowo ada sekolah Garuda berbasis IT di mana di pidato beliau akan bagikan smart watch tapi sama KDM dihilangkan," ucapnya melanjutkan.
Dalam hal pendidikan, kata Ono, tidak bisa di-handle hanya sekolah negeri bahkan ada beberapa kecamatan di kota besar yang tidak ada SMA/SMK negeri.
Soal ekonomi, lanjutnya, bicara angka pengangguran atau kemiskinan harusnya gubernur perkuat OPD yang berkaitan langsung pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
"Komisi 2 bisa dicek berapa alokasi anggaran di perubahan untuk meningkatkan ekonomi di Jabar," kata pria berusia 50 tahun ini.
Ono pun menyoroti pertumbuhan ekonomi yang digaungkan Jabar bertolak belakang dengan adanya penggusuran UMKM di Bandung, Subang, Bekasi Bogor dengan alasan tata ruang alih fungsi lahan.
Di sisi lain bangunan yang besar tidak dilakukan penertiban. Kemudian mereka hanya diberikan uang tunggu Rp 10 juta untuk dua bulan dari csr BJB. "Bagaimana pertumbuhan ekonomi mau maju," katanya.
Baca: Rio Dondokambey Ingatkan Transparansi dalam Kelola Anggaran
Kemudian, soal penutupan operasional usaha tambang di saat gubernur punya program prioritas infrastruktur itu pun disoroti. Menurut dia, hal itu bertolak belakang karena pembangunan tersebut membutuhkan pasir dan batu.
"Ada keluhan dari temen-teman yang menjadi mitra pemerintah dan swasta bahwa terjadi kenaikan harga pasir dan batu karena berasal dari luar Jabar. Di sisi lain tambang yang tutup itu banyak karyawan yang dirumahkan ini pasti pengangguran dan kemiskinan yang baru," ucapnya.
Kemudian, soal larangan study tour, Ono melihat hal itu tidak disosialisasikan dengan baik dan benar sehingga ada aksi dari pelaku usaha pariwisata.
Seharusnya, menurut Ono Surono, melakukan analisis dampak baik dan buruk di mana nanti penanganannya harus berasal dari instrumen apbd agar dampak negatif tidak muncul permasalahan yang lain.
