Pakar HTN: Penggunaan Bansos dan Infrastruktur Digital Negara Harus Diawasi Ketat dalam Pemilu

Pentingnya memperluas pengaturan larangan penyalahgunaan sumber daya negara dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Rabu, 18 November 2026 21:36 WIB Jurnalis - Nurfahmi Budi Prasetyo

Jakarta, Gesuri.id Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar atau Prof. Uceng, mengingatkan pentingnya memperluas pengaturan larangan penyalahgunaan sumber daya negara dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya menyasar penggunaan fasilitas pemerintahan, mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), serta program-program pemerintah. Infrastruktur digital, data negara, hingga publikasi yang dibiayai anggaran negara juga harus menjadi objek pengaturan.

Hal itu disampaikan Uceng dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menilai, pengalaman Pemilu 2024 memberikan pelajaran bahwa ketimpangan kompetisi elektoral dapat terjadi melalui pemanfaatan berbagai instrumen kekuasaan negara.

Karena itu, publik tidak boleh hanya melihat kecurangan pemilu dari aspek teknis pemungutan dan penghitungan suara.

Baca juga :