Ikuti Kami

Pakar HTN: Penggunaan Bansos dan Infrastruktur Digital Negara Harus Diawasi Ketat dalam Pemilu

Pentingnya memperluas pengaturan larangan penyalahgunaan sumber daya negara dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Pakar HTN: Penggunaan Bansos dan Infrastruktur Digital Negara Harus Diawasi Ketat dalam Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Prof. Uceng - Foto: Syahrul/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar atau Prof. Uceng, mengingatkan pentingnya memperluas pengaturan larangan penyalahgunaan sumber daya negara dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya menyasar penggunaan fasilitas pemerintahan, mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), serta program-program pemerintah. Infrastruktur digital, data negara, hingga publikasi yang dibiayai anggaran negara juga harus menjadi objek pengaturan.

Hal itu disampaikan Uceng dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menilai, pengalaman Pemilu 2024 memberikan pelajaran bahwa ketimpangan kompetisi elektoral dapat terjadi melalui pemanfaatan berbagai instrumen kekuasaan negara.

Karena itu, publik tidak boleh hanya melihat kecurangan pemilu dari aspek teknis pemungutan dan penghitungan suara.

"Yang paling berbahaya menurut saya kalau kita bicara soal pemilu adalah membuat pemilu itu menjadi tidak berimbang. Dan itu sangat mungkin, karena dia punya sarana kekuasaan apa pun yang dia miliki sehingga bisa dipakai untuk membuat pemilu menjadi tidak berimbang," ujarnya.

Dalam paparannya, Uceng mengusulkan setidaknya tiga aspek tambahan yang perlu diperhatikan dalam pengaturan penggunaan sumber daya negara.

Pertama, pembatasan penggunaan data dan infrastruktur digital milik pemerintah. Menurutnya, penguasaan negara terhadap data dan sistem digital dapat menjadi instrumen yang berbahaya apabila digunakan untuk kepentingan politik elektoral.

Kedua, pembatasan akses terhadap media dan publikasi yang dibiayai negara. Ia menyoroti praktik advertorial atau publikasi berbayar yang menggunakan anggaran pemerintah, terutama ketika dilakukan secara masif menjelang pemilu.

"Kalau Ibu Bapak lihat, riset coba dilakukan. Itu berapa banyak advertorial yang diterbitkan oleh negara menjelang pemilu. Advertorial itu kan berbayar. Dia akan membeli dari media-media besar. Nah, itu pun harus dipikirkan," katanya.

Ketiga, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan untuk mengendalikan birokrasi. Ia menilai keputusan administratif pemerintahan yang tampaknya tidak berkaitan langsung dengan pemilu dapat memiliki konsekuensi politik yang besar.

Uceng juga menyinggung pentingnya penguatan kembali kelembagaan pengawasan aparatur sipil negara agar pelanggaran netralitas ASN memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan yang efektif.

Selain itu, ia menekankan perlunya indikator objektif untuk membedakan pelaksanaan program pemerintah yang memang menjadi kewajiban negara dengan program yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral.

Salah satu contohnya adalah penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, keberlanjutan program bansos tetap harus dijamin karena merupakan tanggung jawab negara. Namun, distribusi dan pelaksanaannya harus diawasi melalui indikator yang jelas.

"Apakah ada penyimpangan dari tujuan awal bansos itu? Atau apakah bansos itu dibombardir ke daerah tertentu?" ujarnya.

Ia menilai, konsentrasi penyaluran bantuan di wilayah tertentu, terutama menjelang pemilu, perlu menjadi salah satu indikator yang diperiksa oleh lembaga pengawas.

Uceng juga mengusulkan agar setiap keputusan mutasi dan rotasi pejabat yang dilakukan pada periode pembatasan tertentu wajib dilaporkan kepada Bawaslu.

Pelaporan tersebut harus disertai alasan tertulis dan dapat diuji, sehingga tidak menjadi ruang bagi pejabat berwenang untuk mengonsolidasikan dukungan politik melalui birokrasi.

"Setiap mutasi dalam masa pembatasan wajib dilaporkan ke Bawaslu, dilengkapi dengan alasan tertulis dan bisa diuji. Nanti Bawaslu akan mengatakan, oke dilanjutkan atau tidak," jelasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu juga perlu diberikan kewenangan untuk menghentikan sementara proses mutasi atau rotasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Meski demikian, Uceng mengingatkan bahwa pembatasan tersebut harus tetap memberikan ruang pengecualian dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau kebutuhan pelayanan publik yang mendesak.

Menurutnya, pengaturan yang komprehensif diperlukan agar negara tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan tanpa membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan kontestasi politik.

Quote