Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Komisi III sekaligus Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, memberikan sorotan serius terhadap berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dalam sidang paripurna yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Senin (21/7/2025).

I Nyoman Wisma menekankan pembangunan RSUD di Sering harus menjadi super prioritas. Ia menyebut, penyelesaian fisik RSUD hingga 100% di tahun 2026 sangat penting agar program Strengthening of Indonesias Healthcare Referral Network (SIHREN) berupa hibah alat kesehatan senilai Rp105 miliar bisa diterima.

Skema pembiayaan non-APBD harus segera dirancang, dan penguatan SDM tenaga medis dilakukan sejak dini agar tidak terjadi kekosongan saat operasional dimulai, ujarnya.

Pansus juga meminta peningkatan kualitas layanan Puskesmas terutama di wilayah terpencil melalui penyediaan air bersih, sarana dasar, dan pemenuhan tenaga medis. Rencana pembangunan tiga ruas jalan Inpres senilai Rp320 miliar disambut positif. Namun rehabilitasi jalan rusak parah di kecamatan Ropang, Orong Telu, hingga Lape juga terut didesak.

Lebih lanjut, Pansus mendesak Pemda tegas dalam menyikapi proyek conveyor PT. Amman di Dodo-Rinti. Keterlibatan masyarakat terdampak menjadi penting untuk mempertimbangkan manfaat serta risikonya. Penanganan banjir di Pasar Seketeng dan dualisme pengelolaan Pasar Alas juga dianggap urgen.