Denpasar, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Bali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemprov setempat tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ini menjadi raihan WTP keenam kalinya secara berturut-turut.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemprov Bali tahun anggaran 2018 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, kata Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Selasa (28/5).

Baca: Koster Ingin Produk Pertanian Bali Saingi Thailand

Selain itu, juga telah disusun dan dirancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemprov Bali tahun 2018, ujar Harry Azhar.

Ia menambahkan, dengan pencapaian tersebut ditambah indeks kemakmuran yang ditunjukkan Bali sepanjang tahun 2018, ia berpandangan Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi terbaik di Indonesia.