Jakarta, Gesuri.id - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot menjadikan Yogyakarta sebagai contoh nilai integritas publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
"Korupsi bukan hanya kejahatan hukum tapi juga moral dan sosial. Integritas menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan harus menjadi contoh nilai integritas publik," kata Hasto dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, keberhasilan organisasi pemerintahan ditentukan oleh penguasaan personal dan profesionalitas. Setiap individu harus terus belajar, memiliki visi pribadi, bersikap kreatif, dan berkomitmen pada kebenaran.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
"Jangan menyalahkan orang lain maupun sistem. Diri kita sendiri harus punya kesadaran penuh dan kontrol diri untuk bekerja dengan baik, berorientasi pada kepentingan pelayanan publik," ujarnya.
Hasto juga mengingatkan agar nilai-nilai dasar ASN sebagaimana dalam core values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) diterapkan secara nyata dalam tugas sehari-hari.
Dalam bekerja, kata dia, harus melibatkan tiga unsur utama yaitu etika, emosi dan logika agar hasil kerja bukan hanya sekadar menyelesaikan tugas, tetapi juga memberi manfaat dan nilai.
Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini menambahkan, etika antikorupsi harus menjadi bagian dari kebiasaan harian, baik dalam memberikan pelayanan, menjalankan tugas, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Dia meminta budaya permisif terhadap penyimpangan kecil, menurutnya, harus dihapuskan secara kolektif.
"Etika antikorupsi harus dipraktikkan sehari-hari, dalam memberikan pelayanan, saat bekerja, ketika kita hidup di tengah masyarakat sebagai individu. Secara kolektif menghilangkan budaya permisif yang mewajarkan penyimpangan kecil," ujar dia.
Hasto juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan pelibatan masyarakat dalam fungsi kontrol terhadap pelayanan publik.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang menegaskan penguatan reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efisien, dan bersih dari praktik korupsi.
"Dalam kerangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, Dinsosnakertrans berupaya untuk mengintensifkan pengelolaan risiko korupsi secara sistematis dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut dia, penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya antikorupsi perlu terus dibangun secara terintegrasi di seluruh lini pelayanan publik.
