Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Sitorus menanggapi laporan keuangan PemerintahProvinsi (Pemprov) Kalimantan Utara tahun anggaran 2019 yang memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca:19 Pasar Sarang Corona, Pemprov DKI Lalai!

Deddy pun menjelaskan, predikat WTP itu ada dua kategori. Pertama, karena memang ketaatan dalam sisi birokrasi dan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, Predikat WTP juga bisa diperoleh karena kemampuan memoles laporan penggunaan anggaran dengan baik! ujar Deddy.