Polisi Khusus Pengadilan? Yulius Setiarto Minta Polri dan KY Tinjau Ulang, Jangan Ganggu Independensi Kehakiman

Rencana tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.
Kamis, 19 November 2026 18:04 WIB Jurnalis - Syahrul Arsyad

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, meminta Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan. Ia mengingatkan, rencana tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.

Kami memahami dan menghargai niat untuk menjaga marwah hakim serta mengantisipasi gangguan terhadap proses persidangan. Namun niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan, kata Yulius Setiarto, dikutip Kamis (19/11/2026).

Menurut Yulius, kedudukan dan fungsi lembaga kepolisian maupun lembaga peradilan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan satuan baru tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi adanya ancaman keamanan, melainkan harus melalui kajian urgensi yang terbuka, terukur, dan dapat diuji oleh publik.

Wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan mencuat setelah audiensi Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KY menyebut satuan itu akan dibentuk dengan pendekatan humanis sekaligus progresif aktif. Sementara itu, Kapolri menyatakan kesepakatan tersebut akan diperkuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Namun, hingga kini, nama satuan, struktur organisasi, anggaran, serta dasar hukum pembentukannya belum disampaikan kepada publik. Rencana tersebut pun memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat keamanan dalam sistem peradilan, termasuk kritik dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang menilai gagasan itu tidak rasional dan berpotensi mencederai independensi kekuasaan kehakiman.

Baca juga :