Ikuti Kami

Polisi Khusus Pengadilan? Yulius Setiarto Minta Polri dan KY Tinjau Ulang, Jangan Ganggu Independensi Kehakiman

Rencana tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.

Polisi Khusus Pengadilan? Yulius Setiarto Minta Polri dan KY Tinjau Ulang, Jangan Ganggu Independensi Kehakiman
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, meminta Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan. Ia mengingatkan, rencana tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.

“Kami memahami dan menghargai niat untuk menjaga marwah hakim serta mengantisipasi gangguan terhadap proses persidangan. Namun niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan,” kata Yulius Setiarto, dikutip Kamis (19/11/2026).

Menurut Yulius, kedudukan dan fungsi lembaga kepolisian maupun lembaga peradilan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan satuan baru tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi adanya ancaman keamanan, melainkan harus melalui kajian urgensi yang terbuka, terukur, dan dapat diuji oleh publik.

Wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan mencuat setelah audiensi Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KY menyebut satuan itu akan dibentuk dengan pendekatan humanis sekaligus "progresif aktif". Sementara itu, Kapolri menyatakan kesepakatan tersebut akan diperkuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Namun, hingga kini, nama satuan, struktur organisasi, anggaran, serta dasar hukum pembentukannya belum disampaikan kepada publik. Rencana tersebut pun memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat keamanan dalam sistem peradilan, termasuk kritik dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang menilai gagasan itu tidak rasional dan berpotensi mencederai independensi kekuasaan kehakiman.

Yulius menjelaskan, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada tingkat undang-undang, Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas melarang segala bentuk campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan.

Adapun UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur tugas pokok Polri serta fungsi kepolisian khusus. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam penjelasan pasal tersebut, kepolisian khusus didefinisikan sebagai instansi dan/atau badan pemerintah yang diberi wewenang oleh atau atas kuasa undang-undang. Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) huruf f mengatur bahwa kepolisian khusus berada di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis Polri.

Yulius juga menyoroti kewenangan KY yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menetapkan kewenangan KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjalankan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa KY bukan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan unsur pendukung (*supporting element*).

“Semua sudah jelas dan terukur. Jadi persoalan kita hari ini bukan kekosongan hukum atau ketiadaan lembaga, melainkan konsistensi menjalankan aturan yang sudah ada. Kalau undang- undang menghendaki sebuah satuan khusus di lingkungan peradilan, maka harus ada dasar hukum yang dibuat secara sengaja oleh pembentuk undang-undang, bukan lahir dari kesepakatan dua lembaga yang kemudian diikuti penataan strukturnya,” ujar Yulius.

Ia menambahkan, pengadilan selama ini telah memiliki mekanisme pengamanan internal dan dapat meminta dukungan kepolisian setempat apabila situasi benar-benar membutuhkan. Sementara itu, ancaman, intimidasi, maupun tindakan yang merendahkan proses persidangan telah memiliki jalur penanganan melalui hukum acara dan ketentuan pidana.

Karena itu, Yulius menilai langkah yang lebih diperlukan adalah memperkuat mekanisme pengamanan yang sudah tersedia, bukan membentuk satuan baru yang belum memiliki kejelasan mengenai dasar hukum, batas kewenangan, garis komando, dan mekanisme pertanggungjawaban.

“Ruang sidang adalah ruang paling sensitif dalam sistem peradilan. Begitu ada aparat bersenjata dengan kewenangan bertindak di dalamnya tanpa dasar hukum acara yang tegas, risiko intimidasi terhadap saksi, penasihat hukum, dan pencari keadilan menjadi nyata. Ini bukan soal niat personelnya, tetapi soal desain kelembagaan yang membuka ruang tumpang tindih kewenangan dengan hakim, panitera, jaksa, dan penasihat hukum,” tegas Yulius.

Yulius menilai berbagai kritik dan kekhawatiran yang disampaikan publik perlu menjadi bahan pertimbangan serius. Menurutnya, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pentingnya keamanan pengadilan, melainkan pengingat bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip mendasar dalam negara hukum.

Ia menegaskan, independensi peradilan tidak hanya diwujudkan melalui putusan hakim yang bebas dari tekanan, tetapi juga harus dijamin melalui desain kelembagaan yang tidak menempatkan aparat penegak hukum dalam relasi kuasa terhadap hakim maupun proses persidangan.

Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, juga perlu dicermati karena Ketua KY menyebut keberadaan polisi khusus di pengadilan akan "mendukung pengawasan dan investigasi yang merupakan tugas serta fungsi KY". Menurut Yulius, rumusan tersebut berpotensi mencampuradukkan fungsi pengamanan pengadilan dengan pengawasan perilaku hakim.

“Kami tidak ingin ada nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang kemudian menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan kepolisian ke ranah teknis yudisial. Apa pun modelnya, jika menyangkut struktur baru dan kewenangan baru, jalurnya harus melalui undang-undang dan dibahas bersama DPR dengan partisipasi publik yang bermakna,” ujar Yulius.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Yulius berharap Komisi III DPR RI segera meminta penjelasan resmi dari Polri dan KY melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat. Penjelasan itu, menurutnya, perlu disertai dokumen kesepakatan, rancangan struktur organisasi, serta dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan satuan tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Yulius, akan mengawal pembahasan ini agar setiap kebijakan di sektor keamanan dan peradilan tetap berada dalam koridor konstitusi. Ia juga mengingatkan agar tidak muncul struktur kelembagaan baru yang justru membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat pencari keadilan.

Quote