Pontianak, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota DPRD Provinsi Kalbar Yohanes Rumpak mempertanyakan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, atas progres realisasi pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

Ia menilai, dengan pemekaran tentu akan mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.

Karena begitu menjadi provinsi, lanjutnya, akan ada banyak fasilitas standar sebagai sebuah ibu kota provinsi seperti grade rumah sakit meningkat, dan bandara yang kapasitasnya lebih besar.

Kalau pemekaran benar-benar terwujud, sangat baik untuk masyarakat kita. Tentu ini tantangannya tidak mudah. Ini harus diselesaikan Gubernur, karena ini janji Gubernur. Satu di antaranya satu janji Gubernur dalam Kalbar Baru bahwa, SK pertama yang diteken adalah SK pemekaran. Saya tidak tahu ini sudah berapa SK yang diteken Gubernur, SK pemekaran belum diteken, katanya, Rabu (16/10).

Sebagai Anggota DPRD Kalbar yang mewakili masyarakat di Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, ia menilai, realisasi pemekaran provinsi baru itu membutuhkan kerja keras dan terobosan nyata, sehingga bisa diperhitungkan pemerintah pusat.