Prof. Henry Yosodiningrat: UU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kesewenang-wenangan Negara

Keberhasilan sebuah undang-undang tidak semata-mata diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada negara untuk merampas aset
Sabtu, 21 November 2026 00:32 WIB Jurnalis - Nurfahmi Budi Prasetyo

Jakarta, Gesuri.id Advokat senior Prof. Henry Yosodiningrat, mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar memastikan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak menjadi instrumen kesewenang-wenangan negara.

Menurut Henry yang juga politisi PDI Perjuangan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada 19 November 2026 patut diapresiasi. Kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan narkotika, perdagangan orang, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya.

Namun, ia menegaskan, keberhasilan sebuah undang-undang tidak semata-mata diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada negara untuk merampas aset, tetapi juga dari kemampuan hukum membatasi kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan.

Keberhasilan sebuah undang-undang bukan ditentukan oleh keberanian pembentuknya memberikan kewenangan kepada negara, melainkan oleh kemampuan hukum membatasi kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan, kata Henry yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), dalam catatan hukum dan rekomendasinya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah undang-undang disahkan. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaan, membentuk badan pengelola dan badan pengawas, serta membangun sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Baca juga :