Jakarta, Gesuri.id – Advokat senior Prof. Henry Yosodiningrat, mengingatkan pemerintah dan DPR RI agar memastikan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak menjadi instrumen kesewenang-wenangan negara.
Menurut Henry yang juga politisi PDI Perjuangan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada 19 November 2026 patut diapresiasi. Kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan narkotika, perdagangan orang, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya.
Namun, ia menegaskan, keberhasilan sebuah undang-undang tidak semata-mata diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada negara untuk merampas aset, tetapi juga dari kemampuan hukum membatasi kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan.
"Keberhasilan sebuah undang-undang bukan ditentukan oleh keberanian pembentuknya memberikan kewenangan kepada negara, melainkan oleh kemampuan hukum membatasi kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan," kata Henry yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), dalam catatan hukum dan rekomendasinya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah undang-undang disahkan. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaan, membentuk badan pengelola dan badan pengawas, serta membangun sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
Henry merujuk Pasal 73 yang mewajibkan seluruh peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan. Sementara Pasal 74 mengatur pemberlakuan undang-undang setelah 12 bulan sejak pengundangan dan setelah terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas.
"Artinya, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan Pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaannya," ujarnya.
Henry mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada bagaimana aset hasil kejahatan dirampas. Lebih dari itu, harus ada pengaturan yang jelas mengenai penyimpanan, pengelolaan, penilaian, pengembalian aset, hingga perlindungan terhadap pihak yang ternyata tidak bersalah atau pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembayaran ganti kerugian sebagaimana diamanatkan Pasal 30 dan Pasal 31, khususnya Pasal 31 ayat (3).
Menurutnya, pemblokiran dan penyitaan aset dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar, termasuk terhadap aktivitas perusahaan. Rekening perusahaan yang diblokir, misalnya, dapat mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawan, memenuhi kontrak, maupun menjalankan kegiatan usaha.
Karena itu, apabila kemudian terbukti aset tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana, negara harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
"Negara tidak boleh memperoleh kewenangan merampas aset tanpa sekaligus memikul tanggung jawab atas kesalahan penggunaan kewenangan tersebut," tegasnya.
Ia meminta PP tersebut mengatur tata cara pengajuan dan pembayaran ganti kerugian, metode penilaian kerugian, batas waktu pembayaran setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hingga mekanisme penganggaran dan kesiapan dana abadi sebagai sumber pembayaran.
Selain itu, Henry menilai pemerintah perlu segera menyusun aturan pengelolaan aset sebagaimana diamanatkan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Aturan tersebut harus menjamin setiap aset yang disita memiliki identitas, dokumentasi, nilai, lokasi penyimpanan, dan penanggung jawab yang jelas.
Ia juga menekankan perlunya standar penilaian aset secara independen, baik terhadap tanah, bangunan, saham, perusahaan, kendaraan, emas, maupun aset digital.
Terkait kemungkinan penjualan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 58, Henry meminta mekanisme tersebut dilaksanakan secara ketat, objektif, dan transparan, termasuk dengan memperhatikan persyaratan penetapan hakim.
"Jangan sampai seseorang berhasil memenangkan perkaranya, tetapi harus menghadapi proses birokrasi yang panjang hanya untuk mendapatkan kembali hartanya sendiri," ungkapnya.
Badan Pengelola dan Pengawas Harus Independen
Lebih lanjut, Henry menyoroti pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas yang akan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset.
Merujuk Pasal 53 ayat (3), ia meminta Peraturan Presiden (Perpres) tentang badan pengelola aset mengatur secara tegas struktur organisasi, kualifikasi pejabat, pembagian tanggung jawab, sistem audit, serta pengendalian konflik kepentingan.
Menurutnya, badan pengelola tidak boleh menjadi tempat penampungan jabatan ataupun kepentingan kelompok tertentu. Para pengelolanya harus memiliki kompetensi profesional di bidang hukum, akuntansi, pengelolaan kekayaan, dan keuangan negara.
Sementara itu, keberadaan badan pengawas sebagaimana diatur Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 harus benar-benar menjamin independensi pengawasan.
Henry meminta proses seleksi anggota badan pengawas dilakukan secara transparan dan objektif, disertai mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta pemeriksaan terhadap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
"Yang harus dihindari adalah keadaan ketika badan pengawas secara formal disebut independen, tetapi secara faktual tidak berani memeriksa penyalahgunaan kewenangan," katanya.
Ia juga mendorong pemerintah membangun sistem informasi pengelolaan aset berbasis teknologi sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (3). Sistem tersebut harus memungkinkan seluruh proses, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, penilaian, penyimpanan, penjualan hingga pengembalian aset, memiliki rekam jejak digital yang dapat diaudit.
Soroti Pembatasan Hak Mengajukan Keberatan
Di sisi lain, Henry memberikan perhatian khusus terhadap Pasal 30 ayat (5), yang mengatur pembatasan hak mengajukan keberatan bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang (DPO), terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, dan/atau advokatnya.
Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional apabila ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh kesempatan untuk menguji keabsahan perampasan aset melalui bantuan advokat.
Ia memahami negara harus memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap orang yang melarikan diri dari proses hukum. Namun, pelarian seseorang tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh harta kekayaannya berasal dari tindak pidana.
"Negara memang berhak mengambil tindakan terhadap orang yang melarikan diri dari proses hukum. Akan tetapi, pelarian seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh harta kekayaannya berasal dari kejahatan," jelasnya.
Henry menegaskan, persoalan yang menyangkut pembatasan hak konstitusional warga negara tidak boleh diselesaikan hanya melalui PP atau Perpres. Jika diperlukan perubahan substansi, langkah tersebut harus ditempuh melalui evaluasi dan perubahan undang-undang bersama DPR atau pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi.
Ia juga meminta pemerintah dan DPR menjelaskan konsekuensi Pasal 72 yang membatasi penerapan mekanisme perampasan aset baru terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang tepat agar tidak muncul anggapan bahwa aset hasil korupsi yang dilakukan sebelum UU Perampasan Aset berlaku otomatis menjadi kebal dari proses hukum. Kewenangan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain tetap harus ditegakkan.
DPR Harus Awasi Pelaksanaan UU
Henry menegaskan, tanggung jawab DPR tidak berhenti setelah pengesahan undang-undang. DPR tetap memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh peraturan pelaksanaan disusun tepat waktu dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan UU Perampasan Aset.
Ia menyarankan komisi DPR yang membidangi penegakan hukum melakukan pengawasan berkala terhadap kesiapan pemerintah, mulai dari penyusunan PP dan Perpres, pembentukan badan pengelola dan badan pengawas, kesiapan anggaran, hingga pembangunan sistem informasi pengelolaan aset.
Penyusunan peraturan pelaksanaan juga harus membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi advokat, lembaga antikorupsi, dan kelompok masyarakat yang mewakili kepentingan korban kejahatan.
Menutup catatan hukumnya, Henry menegaskan dukungannya terhadap UU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan narkotika, dan kejahatan terorganisasi lainnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemberantasan kejahatan tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara.
"Jangan sampai kita berhasil membangun undang-undang yang sangat kuat untuk merampas aset hasil kejahatan, tetapi gagal membangun sistem yang sama kuatnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan," pungkasnya.
Ia menegaskan, harta hasil kejahatan harus dirampas untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, hak milik yang sah, hak atas pembelaan, dan hak atas keadilan tidak boleh ikut dirampas.

















































































