Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan membahas rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 20252026, Selasa (4/11/2025).

Antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, penyelesaian status kewarganegaraan anak-anak hasil kawin campur, kata Puan dalam pidatonya.

Puan menambahkan, DPR juga akan mendalami berbagai isu penting lainnya yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Fokus pembahasan mencakup percepatan akses internet ke pelosok desa, penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama, hingga percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran pemerintah harus memiliki komitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil rapat kerja, tegas Puan.