Jakarta, Gesuri.id Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat suara terkait persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat visa yang tak kunjung terbit. Ia menegaskan bahwa DPR RI melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian masalah ini secara serius.

Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan, kata Puan, Rabu (4/6/2025).

Puan mengakui bahwa penerbitan visa merupakan hak prerogatif pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Meski demikian, DPR RI tetap akan terus melakukan pengawasan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan semakin baik dan berpihak pada jemaah.

Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi, ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa DPR telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji untuk memastikan seluruh proses layanan terhadap jemaah haji Indonesia di Arab Saudi berjalan dengan baik.