Ikuti Kami

Puan Maharani: DPR Minta Komisi VIII Kawal Kasus Haji Furoda Gagal Berangkat

Puan: Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini.

Puan Maharani: DPR Minta Komisi VIII Kawal Kasus Haji Furoda Gagal Berangkat
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berfoto bersama dengan Ketua DPR Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam (kiri) sebelum mengikuti pertemuan bilateral pada Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani  angkat suara terkait persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat visa yang tak kunjung terbit. Ia menegaskan bahwa DPR RI melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian masalah ini secara serius.

"Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan," kata Puan, Rabu (4/6/2025).

Puan mengakui bahwa penerbitan visa merupakan hak prerogatif pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Meski demikian, DPR RI tetap akan terus melakukan pengawasan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan semakin baik dan berpihak pada jemaah.

"Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa DPR telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji untuk memastikan seluruh proses layanan terhadap jemaah haji Indonesia di Arab Saudi berjalan dengan baik.

“Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Terkait dengan sistem baru dalam pelaksanaan haji, Puan menilai penerapan sistem multi syarikah sebagai tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

“Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pascapelaksanaan haji tahun ini,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, DPR disebut akan meminta laporan komprehensif dari Kementerian Agama dan seluruh mitra terkait, termasuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan unsur petugas lapangan, yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan haji ke depan.

Kepada para jemaah haji Indonesia yang saat ini tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci, Puan menyampaikan pesan agar mereka tetap waspada dan menjaga kesehatan selama menjalani ibadah puncak haji.

“Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat, dan aman. Kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh Allah SWT dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan selamat," pungkasnya.

Quote