Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara. Menurut Puan, kebijakan yang bertujuan untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah itu tidak boleh menurunkan produktivitas ASN sebagai pelayan publik.

WFH ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif, kata politikus PDI Perjuangan itu, dikutip Sabtu (4/4/2026).

Puan memandang bahwa WFH ASN bukan semata-mata perihal fleksibilitas, tetapi bagaimana pejabat negara adaptif terhadap perubahan tanpa mengorbankan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik. Dia menilai hasil dari evaluasi WFH ini dapat menentukan bagaimana masyarakat akan mempercayai negara dan aparaturnya.

Dalam kebijakan yang menyentuh tata kerja aparatur negara, kata Puan, masyarakat tidak melihat di mana ASN bekerja, tetapi menilai apakah dokumen dapat selesai tepat waktu, layanan administrasi tetap responsif, hingga potensi perlambatan dalam pengambilan keputusan negara.

Sehingga mantan Menteri PMK itu meyakini bahwa kepercayaan publik bukan dibentuk oleh perubahan aturan, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.