Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengingatkan agar wacana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak mengabaikan aspek kinerja birokrasi di tengah upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
"Kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum," kata Romy, dikutip Sabtu (28/3/2026).
Ia menilai, dalam praktiknya kebijakan WFH kerap menimbulkan tantangan dalam proses kerja birokrasi. Mulai dari lambatnya pengambilan keputusan, koordinasi yang kurang efektif dibandingkan tatap muka langsung, hingga potensi terjadinya fragmentasi komunikasi antarpegawai.
"Ketika interaksi ini berkurang maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi," ucapnya.
Menurut Romy, interaksi langsung memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan (trust), kehadiran kepemimpinan (leadership presence), serta soliditas tim. Tanpa hal tersebut, kualitas kerja dinilai berpotensi menurun meskipun efisiensi tercapai.
Untuk itu, ia mendorong agar penerapan WFH dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga sejumlah prinsip penting agar kinerja tetap optimal.
"Kebijakan WFH ini juga perlu mengkaji pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta, yang membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung," ujarnya.
Selain itu, Romy menekankan pentingnya pengaturan hari kerja yang tepat, penguatan sistem kontrol kinerja berbasis dampak, serta standardisasi komunikasi agar kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai tambahan waktu libur.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji wacana penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menyebut kebijakan tersebut masih menunggu arahan Presiden, meski skema serupa pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan tersebut direncanakan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga diimbau untuk sektor swasta.
Romy menegaskan, upaya penghematan BBM melalui kebijakan WFH tidak boleh mengorbankan produktivitas dan kualitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
