Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, kekuasaan sejati adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan sekadar simbol atau alat politik. Dalam pidatonya, ia menggunakan metafora cinta segitiga untuk menggambarkan ketegangan antara aspirasi rakyat, ketersediaan anggaran, dan kepatuhan terhadap aturan yang kerap menjadi penghambat cepatnya respons pemerintah.

Demikian hal ini dirinya sampaikan dalam agenda Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dengan segala sumber daya yang Indonesia miliki, ungkapnya, mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam, hingga kewenangan, rakyat menaruh harapan besar agar negara selalu hadir secara nyata.

Bagi Puan, kehadiran negara selama ini kerap terasa terbatas pada pidato atau baliho. Padahal, jelasnya, masyarakat menantikan keadilan sosial yang belum sepenuhnya dirasakan, entah di sawah, sekolah, rumah sakit, bahkan kampung-kampung tertinggal, terdepan, dan terluar.

Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa sangat lama. Tetapi bagi kita, para pemangku kekuasaan di DPR dan pemerintah, membahas dan mencari solusi atas persoalan rakyat sering kali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ujar Puan.

Metafora cinta segitiga yang digunakan Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu bukan sekadar retoris. Ia merujuk pada tarik-menarik yang terus berlangsung di lingkup kekuasaan berupa aspirasi rakyat menuntut kepastian dan kecepatan, anggaran membatasi ruang gerak kebijakan, dan aturan legal sering kali menahan langkah cepat pemerintah.