Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyusul temuan fasilitas hunian berstandar mewah oleh Ombudsman RI.

Rieke menilai persoalan di Lapas Cibinong tidak cukup dilihat sebagai temuan adanya hunian dengan fasilitas khusus. Menurutnya, kasus tersebut menyangkut integritas penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlu ditelusuri dari aspek pembangunan aset, tata ruang, keamanan hingga pergerakan warga binaan.

Kasus Lapas Cibinong ini persoalannya bukan sekadar klaster mewah, tetapi menyangkut integritas pemasyarakatan, kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi di Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Rieke secara khusus menyoroti keberadaan 16 rumah dinas di kawasan Lapas Cibinong. Dari jumlah tersebut, hanya tiga unit yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

Sementara itu, sebanyak 13 bangunan lainnya dibangun secara bertahap pada periode 2021-2025 dan disebut belum tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).