Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong penguatan tata kelola data nasional agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam perencanaan pembangunan, distribusi anggaran, hingga pemerataan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Rieke dalam kuliah umum BBI Rethinking Series #2 bertajuk Data dan Kebijakan Pembangunan: When Data Fails to Reflect Local Realities yang diselenggarakan Beyond Borders Indonesia (BBI) bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Forum yang dihadiri mahasiswa, akademisi, alumni, dan praktisi tersebut mengangkat persoalan kesenjangan antara data administratif dan realitas kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, perbatasan, serta daerah tertinggal.
Baca:Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres