Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong penguatan tata kelola data nasional agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam perencanaan pembangunan, distribusi anggaran, hingga pemerataan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Rieke dalam kuliah umum BBI Rethinking Series #2 bertajuk “Data dan Kebijakan Pembangunan: When Data Fails to Reflect Local Realities” yang diselenggarakan Beyond Borders Indonesia (BBI) bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Forum yang dihadiri mahasiswa, akademisi, alumni, dan praktisi tersebut mengangkat persoalan kesenjangan antara data administratif dan realitas kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, perbatasan, serta daerah tertinggal.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Melalui tema diskusi “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”, peserta diajak melihat bagaimana ketidaksesuaian data dapat memengaruhi ketepatan kebijakan pemerintah. Sebab, masyarakat yang tidak tercatat secara akurat berisiko tidak terjangkau program pembangunan maupun pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Rieke menekankan pentingnya penerapan pendekatan Data Desa Presisi (DDP) sebagai salah satu upaya menghasilkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Pendekatan tersebut mengintegrasikan pemetaan wilayah, data numerik, serta keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengumpulan dan validasi informasi.
Menurut Rieke, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pendataan. Warga tidak cukup hanya menjadi objek atau responden, tetapi juga perlu dilibatkan untuk mengenali, memeriksa, dan memastikan kebenaran data mengenai kondisi sosial maupun wilayah tempat tinggalnya.
Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, kebutuhan, sekaligus potensi masing-masing daerah.
Selain membahas Data Desa Presisi, forum tersebut turut menyoroti pentingnya penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia.
Rieke mendorong hadirnya regulasi yang mampu membangun sistem pendataan nasional secara terintegrasi, akurat, dan dapat menggambarkan kondisi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penguatan sistem tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah memiliki dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, data menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan, menyusun anggaran, menyalurkan bantuan, serta menyediakan layanan publik.
Founder Beyond Borders Indonesia sekaligus moderator kegiatan, Dr. Rahtika Diana, M.Si., mengatakan bahwa data memiliki posisi strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Menurut Rahtika, kebijakan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan data administratif. Pemerintah juga perlu memahami kondisi geografis dan hambatan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Ia mencontohkan, keberadaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tercatat dalam data pemerintah belum tentu menjamin masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah.
Di wilayah kepulauan, misalnya, akses pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh jarak antarpulau, ketersediaan transportasi, kondisi cuaca, serta biaya perjalanan yang harus ditanggung masyarakat.
Karena itu, aspek geografis dan kondisi sosial masyarakat perlu menjadi bagian dari sistem pendataan agar perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

















































































