Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menyoroti lemahnya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya lebih sering menjadi beban fiskal daripada penggerak ekonomi daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Saya memulai dengan pernyataan reflektif saja, apakah kita telah benar-benar menjadikan BUMD sebagai motor pembangunan ekonomi daerah atau justru menjadi beban fisikal karena terus disubsidi, kata Romy, dikutip pada Minggu (20/7/2025).

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, masalah utama BUMD sudah lama diketahui, mulai dari tarik-menarik antara profesionalisme dan kepentingan politik, lemahnya sistem pengawasan, hingga pengangkatan direksi dan komisaris yang lebih mempertimbangkan kedekatan politik ketimbang kompetensi.

Romy juga mengungkapkan data bahwa sebanyak 300 BUMD tercatat mengalami kerugian, hanya sekitar 42 persen yang dikategorikan sehat, dan 21 persen lainnya masuk kategori tidak sehat.