Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menyoroti lemahnya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya lebih sering menjadi beban fiskal daripada penggerak ekonomi daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
“Saya memulai dengan pernyataan reflektif saja, apakah kita telah benar-benar menjadikan BUMD sebagai motor pembangunan ekonomi daerah atau justru menjadi beban fisikal karena terus disubsidi,” kata Romy, dikutip pada Minggu (20/7/2025).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, masalah utama BUMD sudah lama diketahui, mulai dari tarik-menarik antara profesionalisme dan kepentingan politik, lemahnya sistem pengawasan, hingga pengangkatan direksi dan komisaris yang lebih mempertimbangkan kedekatan politik ketimbang kompetensi.
Romy juga mengungkapkan data bahwa sebanyak 300 BUMD tercatat mengalami kerugian, hanya sekitar 42 persen yang dikategorikan sehat, dan 21 persen lainnya masuk kategori tidak sehat.
“342 BUMD bahkan tanpa pengawasan internal,” ujarnya.
Dalam pandangannya, BUMD seharusnya menjadi perpanjangan tangan strategis pemerintah daerah, bukan sekadar entitas bisnis yang terjebak dalam pola lama.
Ia menyarankan agar BUMD mulai diarahkan ke sektor-sektor strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti air bersih, energi hijau, dan logistik.
“Target jangka menengah, 30 persen dari PAD berasal dari BUMN yang sehat dan efisien. BUMD yang 3 tahun berturut-turut tidak menyumbang PAD harus dievaluasi, pak. Jika memang sudah sangat parah ya mau enggak mau kita harus close down,” tegasnya.
Romy juga menekankan pentingnya inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dalam pengelolaan BUMD. Ia menilai masih banyak BUMD yang ketinggalan dalam merespons perubahan demografi dan kebutuhan pasar.
“Namun, jika terus dibiarkan dalam pola lama, maka mereka hanya menjadi lubang hitam fisikal yang menghisap APBD tanpa hasil,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Romy meminta Kementerian Dalam Negeri memperkuat pengawasan dan membenahi sistem pembinaan terhadap BUMD agar benar-benar bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
