Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah tengah mengkaji penerapan work from home (WFH) demi menghemat penggunaan BBM di tengah Timur Tengah yang memanas. Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan kebijakan WFH baiknya diserahkan ke masing-masing instansi.

Mungkin itu akan efektif untuk pegawai-pegawai non esensial, tidak terkait langsung dengan fungsi pelayanan publik. Dan menurut saya untuk menentukan ASN atau jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan WFH sebaiknya diserahkan pada instansi masing-masing, kata Deddy mengawali pendapatnya, dikutip Kamis (26/3/2026).

Deddy menekankan pelayanan publik mesti diprioritaskan dalam hal ini. Ia meminta harus ada standar yang jelas untuk menentukan efektif atau tidaknya kebijakan tersebut.

Efektif atau tidaknya WFH sangat tergantung pada ada tidaknya mekanisme pengawasan internal dan teknologi. Jika tidak ada SOP dan standarisasi yang dapat diandalkan tentu tidak akan efektif, ujar Deddy.

Apabila teknologi IT dan perangkatnya tidak tersedia maka juga tidak akan efektif. Setiap ASN yg melakukan WFH harus terhubung melalui komputer selama jam kerja agar dapat diawasi dan produktifitas kerja tidak terganggu, tambahnya.