Jakarta, Gesuri.id - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mendesak pemerintah melakukan validasi ulang terhadap pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya di wilayah Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.

Menurut Sonny, akurasi data menjadi hal krusial karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial, subsidi, dan berbagai program perlindungan negara. Ia mengingatkan agar masyarakat kecil tidak kehilangan haknya hanya karena kesalahan atau ketidaksesuaian data.

Jangan sampai kaum marhaen di Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso terlihat mampu di dalam sistem, tetapi kenyataan hidupnya justru sedang mengalami kesulitan. Data seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alasan untuk menghilangkan hak mereka, ujar Sonny, Selasa (25/8/2026).

Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur III itu menegaskan bahwa persoalan DTSEN bukan sekadar urusan administrasi dan statistik. Data tersebut menjadi dasar berbagai kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, hingga usaha produktif skala kecil.

Sonny menilai karakter ekonomi masyarakat di tiga kabupaten tersebut berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pendapatan petani, nelayan, peternak, maupun pelaku usaha kecil sangat dipengaruhi musim, cuaca, biaya produksi, dan fluktuasi harga pasar. Karena itu, kepemilikan aset produktif tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kesejahteraan.