Makassar, Gesuri.id Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali memantik diskursus publik, terutama di kalangan muda yang semakin kritis terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Di tengah arus digitalisasi dan meningkatnya kesadaran politik generasi muda, model pilkada tidak langsung dinilai berpotensi menciptakan jarak antara rakyat dan pemimpin yang dipilih.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Erika Tansil, menegaskan bahwa demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan ruang partisipasi yang hidup dan bermakna bagi warga negara, khususnya generasi muda.

Bagi anak muda, demokrasi bukan hanya soal efisiensi anggaran atau stabilitas politik, tetapi soal hak untuk terlibat, bersuara, dan menentukan arah kepemimpinan daerahnya, ujar Erika, Selasa, Sabtu (17/1/2025).

Menurutnya, generasi muda saat ini tumbuh dalam ekosistem digital yang terbuka, kritis, dan partisipatif. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik perlu dikaji secara matang agar tidak memicu apatisme politik di kalangan pemilih muda.