Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, meminta penguatan peran serta masyarakat dan penyesuaian karakteristik daerah dalam penerapan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Sumatera Utara.

DPRD Sumut dalam hal ini menerima usulan PRKBI ini yang nantinya menghasilkan Perda Sumatera Utara. Namun mengingat teknis pelaksanaan di pemerintah kabupaten dan kota, maka perlu ada kajian lebih dalam bagaimana penguatan peran serta masyarakat lokal dan juga penyesuaian karakteristik daerah yang berbeda, katanya.

Sutarto menyampaikan hal tersebut saat menerima Perwakilan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan Perwakilan Perusahaan Konsultan Lingkungan Terkemuka, PT Hatfield Indonesia di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam peraturan daerah.

Program tersebut nantinya diintegrasikan secara sistematis ke dalam RPJMD dan Renstra, RKPD, serta APBD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, PRKBI diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu menyambut baik program PRKBI tersebut. Menurutnya, penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon harus mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, budaya, dan potensi ekonomi yang berbeda di setiap daerah.