Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan menyoroti rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir senilai Rp3,7 miliar dan pengadaan mobil dinas Bupati yang nilainya sekitar Rp3,1 miliar. Ia meminta kedua kebijakan tersebut dievaluasi dengan mempertimbangkan urgensi, kepatutan, serta prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut, ujar Sutrisno, Selasa (17/11/2026).
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) itu menilai, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan suatu kegiatan tercantum dalam APBD. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan, urgensi, serta manfaat setiap belanja anggaran bagi masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan pagu sebesar Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir. Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
Sementara itu, rencana pengadaan mobil dinas Bupati Samosir dengan nilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perbincangan publik. Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan penjelasan bahwa pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.