Ikuti Kami

Sutrisno Pangaribuan Soroti Rp6,8 Miliar Untuk Gedung dan Mobil Dinas Bupati Samosir

Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas.

Sutrisno Pangaribuan Soroti Rp6,8 Miliar Untuk Gedung dan Mobil Dinas Bupati Samosir
Politisi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan.

Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan menyoroti rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir senilai Rp3,7 miliar dan pengadaan mobil dinas Bupati yang nilainya sekitar Rp3,1 miliar. Ia meminta kedua kebijakan tersebut dievaluasi dengan mempertimbangkan urgensi, kepatutan, serta prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut,” ujar Sutrisno, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) itu menilai, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan suatu kegiatan tercantum dalam APBD. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan, urgensi, serta manfaat setiap belanja anggaran bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan pagu sebesar Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir. Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

Sementara itu, rencana pengadaan mobil dinas Bupati Samosir dengan nilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perbincangan publik. Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan penjelasan bahwa pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

Sutrisno menegaskan, pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian visi tersebut. Menurutnya, penambahan fasilitas rumah dinas kepala daerah maupun pengadaan kendaraan baru tidak semestinya hanya didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pejabat, tetapi harus memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum.

Penerapan prinsip-prinsip itu, lanjut Sutrisno, menuntut pemerintah daerah terbuka dalam menjelaskan dasar pengambilan kebijakan, terutama ketika memutuskan penggunaan anggaran dalam jumlah besar.

Menurutnya, asas kepatutan juga harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan belanja daerah. Sebab, sesuatu yang secara administratif dan prosedural dimungkinkan belum tentu patut dilaksanakan secara etis, terlebih ketika pemerintah dituntut melakukan efisiensi dan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

“Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan untuk menambah fasilitas pejabat,” tegasnya.

Presidium Semangat Rakyat Anti Korupsi (SemaRAK) itu meminta rencana pembangunan gedung tambahan dievaluasi secara terbuka. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup penjelasan mengenai kebutuhan pembangunan, perencanaan teknis, manfaat, hingga urgensi penggunaan anggaran.

Hal serupa juga perlu dilakukan terhadap pengadaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan yang diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan dan penerimaan tamu pemerintah daerah.

Sutrisno menambahkan, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara serius untuk mencegah potensi pemborosan, penyimpangan, maupun konflik kepentingan. Pengawasan internal dan eksternal perlu memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun fasilitas untuk pejabat daripada menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat. Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Sutrisno menilai belum terlihat alasan kegentingan yang memaksa untuk memprioritaskan pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas Bupati Samosir maupun pengadaan kendaraan dinas baru. Ia meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara komprehensif kepada publik sekaligus mempertimbangkan kembali prioritas belanja tersebut.

“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir,” terangnya.

Quote