Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR Umar Bashor meminta proses verifikasi data Kemiskinan kemiskinan dikebut.

Hal itu, lanjutnya, karena menjadi proses yang menentukan keberhasilan program Kementerian Sosial.

Baca:Sihar Sitorus Soroti AngkaKemiskinanVersi BPS, Tak Relevan

Pernyataan tersebut disampaikan Umar saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR dengan Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/2).

Umar menuturkan sesuai Konstitusi, proses update data kemiskinan dilakukan Pemerintah lewat Kementerian Sosial dua kali dalam setahun.