Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menyoroti persoalan pengupahan pekerja di Bali yang dinilai belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi daerah maupun biaya kebutuhan hidup. Menurutnya, karakteristik ekonomi Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membutuhkan sistem pengupahan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.

Bali harus memiliki sistem pengupahan, karena Bali berbeda dengan daerah lain. Tidak ada pertambangan, pabrik, di Bali basisnya pariwisata, jadi pengupahannya harus beda dengan daerah lainnya, kata Parta dalam diskusi publik bertajuk Gemerlap Pariwisata Bali, Sudahkah Upah Pekerja Sebanding dengan Gaya Hidup? di Warung Kuah Pindang, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, dikutip Selasa (15/9/2026).

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, itu mengatakan perekonomian Bali memiliki karakter berbeda dengan sejumlah daerah lain yang ditopang sektor pertambangan maupun industri manufaktur dalam skala besar. Karena itu, kebijakan pengupahan di Bali dinilai perlu mempertimbangkan struktur ekonomi yang bertumpu pada jasa pariwisata.

Parta juga menyoroti besaran upah minimum di Bali yang menurutnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain. Ia mencontohkan UMP Bali yang masih berada di bawah upah minimum di Makassar dan Medan.

UMP Bali lebih kecil dari Makassar yang Rp4 juta lebih dan Medan Rp4,3 juta, ujarnya.