Asmat, Gesuri.id - Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, mengatakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Selatan wajib mempertimbangkan keadilan dan pemerataan di Papua.

Baca:Wabup MaybratIngatkan Semua Pihak Komitmen Jaga Keamanan

Untuk itu, lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Asmat itu, rencana pemekaran wilayah di Papua Selatan dilakukan atas masukan dari daerah-daerah, kabupaten, sampai dewan adat setempat.

Menurutnya, warga mengatakan rata-rata mereka membutuhkan akses yang lebih mudah terhadap pelayanan pemerintah.

Luasnya wilayah dan lemahnya koordinasi di Papua membuat kontrol pemerintah sangat lemah. Tidak mungkin satu wilayah yang luasnya hampir sama satu negara menjadi tanggung jawab gubernur atau bupati saja, jelas Wabup Asmat Papua, baru-baru ini..