Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti lemahnya komitmen pemerintah provinsi dalam penyediaan anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menilai alokasi anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan tingginya kasus kekerasan yang masih terjadi di masyarakat.

Dalam P-APBD 2025, anggaran perlindungan perempuan dan anak hanya sekitar Rp 33,2 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan sektor ketenagakerjaan yang mencapai Rp329,4 miliar, ujar Renny, Selasa (19/8).

Menurut legislator yang akrab disapa Bunda Renny ini, anggaran tersebut justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2023 anggaran tercatat Rp 35 miliar, meningkat tipis menjadi Rp36 miliar pada 2024, lalu turun menjadi Rp33,2 miliar di P-APBD 2025.

Padahal kasus kekerasan masih tinggi, bahkan kini marak kekerasan berbasis digital. Daya dorong fiskal untuk isu perempuan dan anak justru tidak sejalan dengan kondisi lapangan, tegasnya.