Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, memberikan catatan penting terhadap kinerja sektor hukum dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai, pembangunan hukum memiliki posisi strategis sebagai fondasi ketertiban, kepastian, serta arah pembangunan nasional yang berkeadilan.

Pembangunan hukum menjadi salah satu prioritas utama program Asta Cita Presiden Prabowo dengan memprioritaskan upaya reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam visi Indonesia Emas 2045 maupun Rencana Pemerintah Jangka Panjang maupun Menengah (20252029), sektor pembangunan dan reformasi hukum memang mendapat porsi besar, kata Wayan pada Sabtu (25/10/2025), dikutip dari viva.co.id.

Menurutnya, Presiden Prabowo beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan ekonomi rakyat memerlukan ketegasan dalam pemberantasan korupsi yang telah menjadi penyakit kronis di negeri ini. Selain itu, penegakan hukum harus adil dan berpihak pada rakyat kecil.

Sinyalemen refokusing tujuan pembangunan hukum dan reformasi sistem hukum yang disampaikan oleh Presiden tentu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sasaran pemerintah dalam pembangunan hukum, jelas Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.