Palangkaraya, Gesuri.id - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yetro Midel Yoseph, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dengan mengandalkan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan.

Kami masih fokus memantau pelaksanaannya. Untuk urusan teknis pendistribusian, itu menjadi kewenangan instansi terkait. DPRD tetap berada pada fungsi pengawasan, kata Yetro, Selasa (3/3/2026).

Yetro menyampaikan, saat ini DPRD Kalteng masih mencermati tahapan awal pelaksanaan KHBS, khususnya terkait kesiapan pendistribusian serta akses masyarakat terhadap program tersebut. Ia menambahkan, hingga kini DPRD belum menerima penugasan khusus dari pimpinan terkait keterlibatan dalam proses teknis penyaluran kartu.

Meski demikian, DPRD tetap menjalankan peran kontrol untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai tujuan. Menurutnya, pengawasan menjadi bagian penting agar implementasi kebijakan pemerintah daerah tetap berada pada koridor yang tepat dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, setelah program berjalan lebih luas, DPRD akan mengoptimalkan agenda kunjungan kerja dan masa reses sebagai sarana menyerap aspirasi warga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara langsung berbagai kendala di lapangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh para penerima.