Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mendukung dihapusnya pasal skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adanya skema tersebut dinilainya akan merugikan negara yang berimbas pada akses listrik yang tidak merata. Apalagi, prioritas pemerintah saat ini menurutnya bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama bagi daerah terpencil.

Untuk saat ini, tugas yang sangat prioritas bagi pemerintah adalah bagaimana mengaliri listrik ke daerah terpencil, di tengah kondisi over supply listrik yang biayanya ditanggung negara, bukan skema power wheeling. Apalagi skema tersebut melanggar UUD 1945, UU Ketenagalistrikan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi, katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1).

Baca:Nasyirul Falah Amru Apresiasi SKK Migas